Iwanbanaran.com – Cakkkk…..sepertinya ke depan semuanya bakal makin ketat khususnya untuk mengurus STNK ataupun SIM. Sebab seperti yang kita tahu Presiden Jokowi mewajibkan kartu BPJS sebagai syarat untuk mendapatkan pelayanan publik, salah satunya untuk mengurus Surat Izin Mengemudi (SIM). Dalam Instruksi Presiden (Inpres) 1/2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Aturan tersebut menginstruksikan kepada Kapolri untuk melakukan penyempurnaan regulasi untuk memastikan pemohon SIM, STNK, dan SKCK adalah peserta aktif program JKN. Dan ternyata aturan tersebut akan terus didorong agar banyak penduduk Indonesia yang mendaftar kan diri pada BPJS. Waaaoooo….
Seperti dilansir CNN ke depan aturan tentang pemberlakuan BPJS sebagai syarat utama untuk memperpanjang SIM dan STNK bakal terus didorong. Hal ini agar banyak penduduk Indonesia mendaftarkan diri pada BPJS.?Pemberlakuan BPJS Kesehatan menjadi syarat mengurus SIM, STNK, hingga SKCK harus mengubah beberapa regulasi yang saat ini masih berlaku. Jadi semuanya tinggal masalah waktu…..
“Polri harus koordinasi dengan instansi yang terkait. Kedua, membutuhkan waktu untuk sosialisasi ke masyarakat. Kita semua harus memahami dan mendukung kebijakan ini. Cara pandangnya harus kita lihat dari sudut pandang pemerintah, sudut kesatuan masyarakat…” seru?Juru Bicara Divisi Humas Polri Kombes Polisi Endra Rachmawan via CNN. Saat ini aparat kepolisian masih menyempurnakan regulasi peraturan polisi 7/2021 tentang Regiden Ranmor yang nantinya akan mewajibkan persyaratan kartu peserta aktif BPJS Kesehatan. Artinya kartu BPJS Kesehatan ini akan menjadi syarat mutlak jika ingin mengurus registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor seperti BPKB hingga STNK….
Di tempat terpisah pemerintah melalui?Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN Teuku Taufiqulhadi menghimbau kepada masyarakat yang menunggak BPJS untuk segera memenuhi kewajibannya. Jika tadi tentang surat surat kendaraan bermotor termasuk surat ijin mengemudi maka BPJS juga bakal menjadi syarat mutlak untuk pengurusan surat surat tanah. Apalagi sekarang balau banyak yang sudah mendaftar akan tetapi sering nunggak iuran per bulan. Padahal jika mereka tidak melunasi maka terancam tidak bisa mengurus dokumen layanan publik…
” Kalau menunggak, sebagai warga negara nggak baik. Karena sebagai warga negara ada hak dan kewajiban. Jadi kalau mau menuntut hak ke negara maka harus penuhi kewajiban-kewajibannya,” jelasnya. Untuk saat ini masyarakat yang mengurus jual beli tanah tetap dilayani meski belum terdaftar sebagai peserta BPJS. Namun, saat mengurus dokumen akan diberikan imbauan untuk mendaftar sebagai peserta. Jika tidak maka dokumen yang diurus tidak bisa diambil meski sudah selesai. Sehingga, dalam hal ini membuat dokumen surat jual beli tanah akan tetap dilayani namun saat pengambilan harus menyertakan bukti kepesertaan JKN BPJS Kesehatan. Jadi judule sami mawon kudu daftar….wajib hukumnya…
Last… Peraturan tentang makin ketatnya BPJS sebagai syarat mendapatkan pelayanan publik sepertinya tinggal masalah waktu. Karena regulasi tentang ini terus akan didorong. Jadi jangan heran jika ke depan pengurusan SIM dan STNK akan ditolak jika sampeyan tidak punya BPJS. Syukurlah IWB dan keluarga sendiri sudah mendaftar BPJS sejak awal asuransi kesehatan ini didengungkan karena memang tidak ada pilihan lain. Walau jujur dari awal sampai sekarang tidak pernah menggunakannya dengan alasan tertentu, jadi IWB anggap bantu keuangan negara wae biar makin makmur ? . Nah….BPJS ? kuwi cak…disinggung lagi, hayooo sopo belum daftar wiss cepet daftarrr sana ? (iwb)
Comments
18 responses to “Bakal makin Ketat !? Ngurus STNK dan SIM ditolak jika tidak punya BPJS ?!”
Negara dagelan
Peraturan opo neeeeh iki!
Gawe peraturan koq makin gak jelas.
Makin dipersulit maka makin males setor pajak . Sim blong stnk blong .. meh lewat tol langit aja ??
Ntah apa yg dipikirkan pemguasa. Orang mo stor duit ke negara kog dipersulit aturan
Makin gak jelas, gak ada korelasinya, yg ada uang kita mau ditilep melalui BPJS kesehatan itu. Sengaja di wajibkan Kita harus membayar iuran BPJS, bukannya pemerintah memberi kesehatan gratis malah di tarik iuran wajib. gk jelas banget. Mereka yg buat aturan kita yg wajib bayar keluar uang. Bukannya mensejahterakan rakyatnya malah ngerampok uang rakyatnya.
Kalau kata bobon, goblo* goblo* goblo*
TAEEKKKKKKKK
ahirnya instruksi sakti hadir juga…??
bukti kemunduran dlm kesejahtraan masyarakat
Usaha kendalikan warga dengan mengikat, menawan data warga. Pembuat peraturan pengin menjerat warga agar bisa dikendalikan semaunya??
ga ada korelasinya BPJS dengan SIM cok,ni menunjukan kalo BPJS sudah ga becus, tatakelola adiminstrasi amburadul dan tetap tekor disetiap pelaporan tahunan, wes balekno dadi askes utowo Jamkesmas ae lo cok….ga usah ribet…bbm wes munggah jangan tambah ngasih buat peraturan, jancuk raimu
MANTAP PAK JOKOWI,POKOK KITA TETAP PILIH PDI-P SIAPAPUN KADERNYA. KARENA SEMUA KEBIJAKANNYA MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT PDI-P . EEEHHHH UPPPSSSS
Jangan pilih banteng lagi
makin banyak kendaraan yang dibiarin off pajaknya cak, kalau aturannya begini
Semua demi IKN atau bayar hutang
di kota Malang, d komplek rumah ortu, gampang banget lihat oknum2 mahasiswa mondar-mandir naek motor bodong tanpa plat nomer + tanpa kelengkapan lampu + knalpot brong ….. mereka ini opo yo mikir ngurusin stnk ? ditegur warga malah nantang gelut Wkwkwkkkk
Menurut saya..klo peraturannya jdi diterapkan.. alamat bakal bnyk motor bodong..
Mau naik motor atau mau suntik sih ini?? Seharusnya bayar pajak ga ada hubungannya, buat lah negara makin maju, jgn bikin perut nya yg maju
Dukung teruss sampe 6 periode biar makin maju……. Maju gundulmu wakakakak
Pemerintah kardus digembok bingung, utang menumpuk. Akhirnya rakyat juga yang dibikin sengsara untuk bayar utang.